Dataset terkait topik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selain itu,. 02/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK. Mari simak pembahasan mengenai tugas dan kewenangan Satpol PP. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Selain itu, khusus di daerah (kecamatan atau kelurahan/desa) yang belum ada dokter, bidan juga diberikan kewenangan sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal, dengan syarat telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Biaya Mengurus SKDU. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (19 Juni 2012) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 (21 Desember 2010) Permenpan. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005. . 2021/No. Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai 1 Nasional. tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 203); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. 3 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sedangkan pengelola kegiatan harian desa siaga, bertugas melaksanakan kegiatan lapangan seperti pemetaan balita untuk penimbangan dan imunisasi, pemetaan ibu hamil, membantu tugas administrasi di poskesdes dan lain-lain. Menurut Peraturan Menteri Negara. 3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. Begini Aturan Visa Khusus bagi Atlet dan Musisi Internasional. Kedudukan kelurahan setingkat dengan desa, meski keduanya berbeda. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. 6694, jdih. 2014. Tipe Dokumen. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengertian Pungutan Liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No. ID : 10 HLM Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi PemerintahanRW DAN RT : TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN dan HAK . “Desa yang pintar akan mendukung. Jakarta. Dilihat 2687 Kali. Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan. Pada saat berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tabun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan,. . Pol / 02 / XII / 95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. 4 Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Harian Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Halaman ini telah diakses 754784 kali. Berikut ini Juknis Penyaluran (Pencairan) Bantuan Pendanaan / Dana Kelurahan Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020, antara lain sebagai berikut. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris adalah pemberian layanan kepada pemohon (ahli waris) terkait pembuatan akta yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan yang isinya menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. 2. Walikota No. 9 Th. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanPeraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 6. [1] Pasal 1 angka 2 Permendagri 18/2018. Tempat Penetapan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. id-4- 11. Kata Pengantar. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tentang PENGELOLAAN BARANG. 3. 2021/No. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); 10. Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2021. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara. Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK. Tjahjo melanjutkan, aturan lebih rinci mengenai anggaran khusus bagi kelurahan juga tercantum di Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun. NOMOR 23 TAHUN 2014. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Kota Mojokerto berada pada ketinggian antara 18,75–27 meter di atas permukaan laut ,titik tertinggi berada di kelurahan kedundung (27 meter) yang terdapat. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. 7. • Keputusan Pemerintah No. Kemendagri – Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR l 1 l/PMK. U. 05 September 2014 Diunduh 8516 Kali. kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Terbaru. Dasar Hukum Penyusunan Profil Desa : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Spanduk paling besar ukuran 1,5 x 7 meter, paling banyak 2 buah setiap pasangan calon untuk. Berdasarkan aturan itu, adapun fungsi KTP Digital adalah untuk pembuktian identitas, autentikasi identitas, dan otorisasi identitas. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. 2021. 12/2021 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jember. 1. UMUM Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa untuk membantu Lurah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. go. Aturan mengenai pernikahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi. Terima kasih! peraturan perundang undangan bagisetiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. pakaian dinas, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, partisipasi masyarakat, ketentuan. Tidak lain dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang terlama bisa dihukum 9 bulan. Sehubungan dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru masih belum ada terkait Kecamatan, maka pelaksanaan dari tugas-tugas camat tersebut masih mengacu pada. Beranda. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. Peraturan Wali Kota. Berikut ini kami akan merangkum kumpulan format-format atau contoh-contoh SK Kades terbaru dan terlengkap. 07/2022, BN. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 6. Profil Singkat. KEMENTERIAN DALAM NEGERI. perubahan atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan ranai darat kecamatan bunguran timur. Adapun RT atau dalam hal ini apa saja tugas ketua RT adalah:[1] Kumpulan UU Desa. Pendanaan Forkopimda provinsi bersumber dari APBD provinsi, pendanaan Forkopimda kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota, sedangkan Forkopimcam. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. 73, TLN. Pengisian dan Penginputan data profil Desa dan Kelurahan secara online dilaksanakan melalui situs resmi Prodeskel Kemendagri. T. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Mengingat : 1. PP RI No. 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dalam format PDF. id : 7 hlm. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 70 Tahun 2023 tentang Recana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kampung Jabi Tahun 2021-2026. 73 Tahun 2005 tentang kelurahan pada pasal 3 yaitu dibawah ini: 1. Berita Media Siaran Pers Indonesia. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas. HN. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan. 02/Men/1980 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) beserta perubahannya. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. dari penelitian ini diharapkan dapat memperkayakhasanah kajian tentang Kinerja Pemerintah Kelurahan,. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan Pangkalan Lada, 8 Maret 2022 Senin, 28 November 2022 - 11:11:16 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Kecamatan Pangkalan Lada tanggal 8 Maret 2022 dengan dasar Pelaksanaan Kegiatan (DPA SETDA TA. ID – Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Berdasarkan pasal 23 ayat. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 TahunDesa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Katana) adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Menjadi Kelurahan; 9. 08 Mei 2023 FORUM KONSULTASI PUBLIK REGSOSEK TAHUN 2023. 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan tentang transportasi di wilayah Kota Praja Mojokerto diatur sepenuhnya oleh Dewan Pemerintahan Kota, peraturan tersebut berlaku di jalan umum, taman, dan jembatan. Contoh pertama: Nomor : 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; 5. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 7. co, Pemerintah Salurkan Dana Kelurahan Mulai 1 Januari 2019, Jumat, 2 7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota . Judul. 15. Semoga dengan dikumpulkanya beberapa peraturan tentang desa diatas, bisa menambah dan memperkaya referensi kita didalam mengembangkan desa kedepannya. 00. Tentang. 24 TAHUN 2023. 4. A: Contoh Format LRA. 3 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. 07/2020 dinyatakan bahwa syarat penyaluran dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan adanya peraturan bupati tentang penetapan dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan. Jadwal Imsak & Shalat. Specific grant DAU bagian pendanaan Kelurahan tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa: 1. Husni Merza: Maulid Nabi Tolak Ukur Evaluasi Kedekatan Diri Dengan Rasul September 27, 2023; Patroli Udara Karhutla, Siak Nihil Titik Api September 27, 2023; Kaltim Green, Motivasi Siak Untuk Raih Insentif Dari Bank Dunia September 27, 2023; Bupati Alfedri Apresiasi kegiatan Roadshow Bus KPK di Provinsi Riau tahun 2023. Peraturan tentang monografi desa telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan. 2022 = DPA/A 1/4. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desa. Melansir dari sekayu. Mencabut : Peraturan Bawaslu No. RDTR-PZ DKI Jakarta secara lengkap dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pada Pasal 3 mengemukakan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40); c. Tahun. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga. Itulah beberapa kumpulan regulasi desa baik yang lama,mengalami perubahan,ataupun baru sebagai pedoman dalam pengelolaan desa. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; 11. 569, kemendagri. Saya sedang mencari referensi yang valid mengenai aturan terkait pelaporan kematian lebih dari 30 hari bahkan sudah bertahun-tahun. Tipe Dokumen. 9. seksama, aturan-aturan mana saja yang mengatur jalannya pemerintahan itu. 59, BN. Download Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Email :. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menetapkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan. 8 Th. 2022/NO. MATRIKS Perbandingan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dan. 4587, LL SETNEG : 45 HLM. Contoh Penulisan Nomor Surat yang Tepat. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 9. Pencabutan ketentuan mengenai izin gangguan di atas dilakukan dengan pertimbangan bahwa aturan tersebut tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia. [1] Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (“PP 17/2018”) jo. KELURAHAN. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan. Referensi: Kelurahan Kecandran, yang diakses pada 15 Desember 2022, pukul 17. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan. id: 132 hlm. (3)Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. PERMASALAHAN PP No. Peraturan Bupati Nomor 1. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. Dicabut Oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Download Peraturan Daerah Kota Ternate No. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 5. Jabatan Fungsional. METADATA PERATURAN. Selengkapnya. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentangPERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PP ini mencabut PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan PP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.